Isu dinasti politik kembali mencuat ke ruang publik, kali ini menyasar nama Pramono Anung, Sekretaris Kabinet yang sudah lama berkiprah di dunia pemerintahan dan politik nasional. Tuduhan tersebut muncul setelah beberapa anggota keluarganya disebut-sebut memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun lembaga politik.
Dalam sebuah kesempatan wawancara, Pramono memberikan penjelasan yang tegas dan lugas terkait tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa jabatan atau posisi publik yang diperoleh anggota keluarganya bukan hasil campur tangan dirinya, melainkan berdasarkan kompetensi dan proses yang sah secara aturan.
Penegasan Soal Profesionalisme dan Independensi
1. Tidak Ada Intervensi Keluarga
Pramono menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mencampuri urusan politik atau karier anggota keluarganya. Menurutnya, setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup, termasuk dalam berkarier di bidang politik atau pemerintahan.
2. Mengedepankan Meritokrasi
Ia juga menegaskan pentingnya prinsip meritokrasi dalam penempatan jabatan publik. Menurutnya, jabatan tidak boleh didasarkan pada hubungan darah atau afiliasi keluarga, tetapi pada kemampuan dan rekam jejak yang jelas.
“Kalau ada keluarga saya yang maju, itu karena mereka punya kompetensi, bukan karena saya Sekretaris Kabinet,” ujar Pramono.
Konteks Isu Dinasti Politik
Isu dinasti politik belakangan menjadi topik hangat di masyarakat, terutama menjelang tahun-tahun politik atau pemilu. Publik semakin kritis terhadap keterlibatan keluarga pejabat tinggi dalam kontestasi politik, karena dianggap bisa mencederai demokrasi dan memperkuat praktik oligarki.
Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang menilai bahwa setiap warga negara, termasuk keluarga pejabat, tetap memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam proses demokrasi selama memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.
Dukungan dan Kritik dari Masyarakat
Pernyataan Pramono Anung mendapatkan respons beragam. Sebagian masyarakat memberikan dukungan karena melihat rekam jejaknya yang panjang di dunia politik dan pemerintahan. Mereka menilai Pramono sebagai figur yang profesional dan cenderung tidak mencari panggung politik.
Namun, sebagian lainnya tetap menaruh kecurigaan dan menuntut transparansi lebih lanjut terkait proses rekrutmen atau penempatan jabatan di kalangan pemerintah yang diduga melibatkan unsur keluarga.
Kesimpulan
Jawaban Pramono Anung atas tudingan dinasti politik mencerminkan sikap terbuka dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. Ia menekankan pentingnya meritokrasi dan independensi dalam setiap proses politik, baik untuk dirinya maupun orang terdekatnya. Isu ini menjadi refleksi penting bagi demokrasi Indonesia agar tetap berjalan transparan, adil, dan berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata karena garis keturunan atau koneksi politik.