Ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang belakangan kembali mencuat menarik perhatian banyak pihak, termasuk Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Komisi yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi tersebut menilai bahwa konflik ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena berpotensi mengganggu stabilitas dan kohesi kawasan Asia Tenggara, khususnya di lingkungan ASEAN.
Komisi I menegaskan pentingnya peran diplomasi aktif dari negara-negara anggota ASEAN untuk mencegah eskalasi konflik. Dalam pernyataannya, Komisi I menyebut bahwa perbedaan klaim wilayah, baik yang bersifat historis maupun strategis, harus diselesaikan melalui mekanisme damai, dialog terbuka, dan mediasi oleh institusi regional.
Latar Belakang Konflik
Konflik antara Thailand dan Kamboja bukan hal baru. Salah satu pemicunya adalah sengketa wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) telah memberikan putusan pada 1962 yang menyatakan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja, sengketa atas wilayah sekitar kuil masih memicu ketegangan.
Beberapa insiden bentrokan militer yang terjadi di wilayah perbatasan telah memperburuk hubungan kedua negara. Terbaru, ada laporan peningkatan aktivitas militer serta saling tuding pelanggaran wilayah udara dan darat di perbatasan.
Komisi I Dorong Pendekatan Diplomatik
Komisi I DPR RI menyarankan agar kedua negara segera menurunkan tensi militer dan kembali ke meja perundingan. ASEAN sebagai organisasi regional juga diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi turut aktif sebagai mediator.
Baca Juga : Dedi Mulyadi: Polemik ‘Gubernur Konten’—Kebijakan atau Politik?
Indonesia, sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi damai, didorong untuk memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara Thailand dan Kamboja. Komisi I menilai bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitasnya sebagai kawasan yang damai, stabil, dan bebas konflik.
Selain itu, Komisi I juga mengingatkan bahwa konflik bilateral seperti ini dapat menjadi titik lemah dalam integrasi ASEAN. Ketika ketegangan antarnegara meningkat, fokus pada isu-isu bersama seperti pertumbuhan ekonomi, keamanan maritim, dan integrasi digital bisa teralihkan.
Dampak Potensial bagi Kawasan
Konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan kawasan jika tidak ditangani dengan cepat dan bijak. Negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Vietnam, bisa merasakan dampaknya secara tidak langsung, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keamanan.
Ketidakstabilan di kawasan perbatasan Thailand-Kamboja bisa memicu arus pengungsi, terganggunya jalur perdagangan, serta meningkatnya sentimen nasionalisme yang berdampak pada kebijakan luar negeri. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN dalam menjaga solidaritas dan kohesi internal.
Komisi I DPR RI berharap bahwa konflik Thailand-Kamboja dapat segera diredakan melalui jalur diplomasi. ASEAN sebagai wadah regional diharapkan hadir secara aktif dan konkret dalam menjaga perdamaian di kawasan. Keterlibatan aktif seluruh anggota dalam mencegah eskalasi dan mendorong solusi damai akan memperkuat posisi ASEAN sebagai komunitas yang berlandaskan kerja sama, perdamaian, dan stabilitas.
Menghindari konflik bersenjata dan mengutamakan dialog bukan hanya tanggung jawab Thailand dan Kamboja, tapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh negara ASEAN dalam menjaga masa depan kawasan yang damai dan sejahtera.